Minggu, 27 Mei 2012

UPK "KUBERI" SINGINGI HILIR: bukti nyata pemberdayaan


setiap orang selalu berpikir mencari yang terbaik dengan jalan yang mudah dan cepat, mereka lupa bahwa proses penciptaan tak semudah membalikkan telapak tangan, perlu kerja keras dan tekad serta sikap pantang menyerah.


sistem yang baik menunjang proses pembentukan dan penciptaan sesuai dengan mekanisme yang di inginkan, meskipun terkadang terasa seolah memperlambat langkah dan membatasi ide dan gagasan serta inovasi. perlu keyakinan yang kuat guna memantapkan hati bahwa sistem merupakan kerangka pencapaian tujuan secara sempurna.


setelah sekian lama berjibaku dengan segala kekurangan dan bertungkus lumus dalam fasilitasi, sinyalemen keberhasilan mulai terlihat disetiap desa meski masih jauh dari kata sempurna, setidaknya arah dan bentuknya telah tertancap sangat dalam dihati semua pelakunya.


inilah bukti nyata sebuah kerja keras yang terus tanpa kenal lelah, walaupun beberapa diantaranya bahkan tak sempat mencicipi semilir angin keberhasilan. kita mesti tetap yakin terwujudnya masyarakat yang mandiri bukanlah hanya sekedar doktrin dikepala setiap pelaku tetapi lebih dari itu, merupakan tujuan dan falsafah hidup yang mesti hayati.

Rabu, 16 November 2011

PTO PNPM Mandiri

PTO
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PERDESAAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA







_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 2
I. KEBIJAKAN POKOK
1.1. LATAR BELAKANG
Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia
dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan
kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya
kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk
menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi
pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek
penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri
Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa
tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM
Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan
Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah
berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,
efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan
partisipasi masyarakat.
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber
daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar
lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah
kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas
masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
(3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan
kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan
jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang
dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin
(RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta
mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan
strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan
pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri
Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu
tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan
melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
1.2. TUJUAN
Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan
kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian
dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 3
Tujuan khususnya meliputi:
a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan
atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan
sumber daya lokal
c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan
pembangunan partisipatif
d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh
masyarakat
e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD)
g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan perdesaan
1.3. KELUARAN PROGRAM
a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok
perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa
c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi
pembangunan partisipatif
d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi
masyarakat
e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial
dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM
f. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan
g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan
dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan
1.4. PRINSIP DASAR PNPM MANDIRI PERDESAAN
Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau
nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan
keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong
terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:
a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada
pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang
berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada
pembangunan fisik semata
b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan
kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi
negatif dari luar
c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang
lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral
dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan kapasitas masyarakat
d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada
masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada
masyarakat miskin
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 4
e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif
dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap
sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan
memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill
f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan
gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan
dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan
pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat
situasi konflik
g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil
keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat
h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel
adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses
pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun
administratif
i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang
diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk
pengentasan kemiskinan
j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap
pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah
mempertimbangkan sistem pelestariannya
1.5. SASARAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
1.5.1. Lokasi Sasaran:
Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh
kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan
secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran
berdasarkan ketentuan :
a. Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori “kecamatan
bermasalah dalam PPK,”
b. Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam
skema kontribusi pendanaan.
1.5.2. Kelompok Sasaran:
a. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan,
b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
c. Kelembagaan pemerintahan lokal.
1.6. PENDANAAN
1.6.1. Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Alokasi BLM untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua
cara, yaitu:
a. Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal
Kecamatan yang mempunya desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 5
ada di kecamatan tersebut. Data Desa Tertinggal merujuk pada data yang
ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Alokasi BLM
Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal, dengan ketentuan sebagai
berikut:
Jumlah
Desa Tertinggal
Alokasi BLM
(Rupiah)
< 3 1.000.000.000
4 1.250.000.000
5 1.500.000.000
6 1.500.000.000
7 1.750.000.000
8 2.000.000.000
9 2.250.000.000
10 2.500.000.000
11 2.750.000.000
> 12 3.000.000.000
b. Alokasi berdasarkan ratio penduduk miskin dan jumlah penduduk di
kecamatan
Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal yang
telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan rasio
penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan, dengan ketentuan
sebagai berikut:
Lokasi Jumlah
Penduduk
Persen
Penduduk Miskin
Alokasi BLM
(Rupiah)
</=40% 1.500.000.000
< 25.000 > 40% 1.750.000.000
</=40% 1.750.000.000
25.000-50.000 > 40% 2.000.000.000
< 20% 2.250.000.000
20% sd 40% 2.500.000.000
Jawa
> 50.000
> 40% 3.000.000.000
</=40% 1.500.000.000
< 15.000 > 40% 1.750.000.000
</=40% 1.750.000.000
15.000-25.000 > 40% 2.000.000.000
< 20% 2.250.000.000
20% sd 40% 2.500.000.000
Luar Jawa
> 25.000
> 40% 3.000.000.000
1.6.2. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan
Sumber dana berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
c. Swadaya masyarakat
d. Partisipasi dunia usaha
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 6
Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah sbb:
a. Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu)
menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan
otorisasi
b. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada Daftar Pembukuan
Administrasi APBD Kabupaten
1.6.3. Mekanisme Penyaluran Dana
Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM dari Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening
kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM
sebagai berikut:
a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu
b. Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melaui
mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan, Depkeu
c. Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke
masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari
APBN
d. Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net)
tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya
1.6.4. Mekanisme Pencairan Dana
Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM yang
dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
di di desa. Mekanisme pencairan dana sebagai berikut:
a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan
TPK
b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan
dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain,
RAB, dan lampirannya)
c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana
(LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah
1.6.5. Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa
Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada
swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut
diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana
operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM
Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional
TPK/ desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan
yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan
menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan.
1.7. KETENTUAN DASAR PNPM MANDIRI PERDESAAN
Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok
yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam
melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 7
dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk
mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi :
1.7.1. Desa Berpartisipasi
Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak
berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk kecamatan -
kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM didasarkan pada
adanya desa tertinggal1, maka kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa
tertinggal akan mendapat prioritas didanai
Besarnya pendanaan kegiatan dari desa tertinggal tergantung pada
besar/volume kegiatan yang diusulkan. Pembagian dana BLM secara otomatis
kepada desa-desa tertinggal samasekali tidak diinginkan, karena setiap usulan
kegiatan harus dinilai kelayakannya secara teknis maupun manfaat sosial
ekonominya.
Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya
kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuanpertemuan
musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa
yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan
melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki
jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa
tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan
tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan
kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD
Sosialisasi.
1.7.2. Kriteria dan Jenis Kegiatan
Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang
memenuhi kriteria:
a. lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan
desa tertinggal
b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
c. dapat dikerjakan oleh masyarakat
d. didukung oleh sumber daya yang ada
e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan
Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan
adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat
memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM,
b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan,
termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat
(pendidikan nonformal)
1 desa tertinggal adalah desa yang berada pada kondisi ketertinggalan dalam hal: (1) jalan utama desa; (2)
lapangan usaha mayoritas penduduk; (3) fasilitas pendidikan; (4) fasilitas kesehatan; (5) tenaga kesehatan; (6)
sarana komunikasi; (7) kepadatan penduduk; (8) sumber air minum/masak; (9) sumber bahan bakar; (10)
persentase rumah tangga pengguna listrik; (11) persentase rumah tangga pertanian; (12) keadaan sosial
ekonomi; (13) kemudahan mencapai puskesmas/fasilitas kesehatan lain; (14) kemudahan ke pasar permanen;
(15) kemudahan mencapai pertokoan.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 8
c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi
terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis
sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan
(SPP)
1.7.3. Mekanisme usulan kegiatan
Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM
PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis
kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.
Tiga usulan dimaksud adalah:
a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas
hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/
ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah
desa khusus perempuan
b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang
ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana
kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan
alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi
kelayakan kelompok
c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas
hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan
kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh
musyawarah desa perencanaan
Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan
usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat
mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari
musyawarah desa perencanaan tetap tiga.
Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM Perdesaan
adalah sebesar Rp 350 juta.
Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana
induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.
1.7.4. Swadaya Masyarakat
Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan
sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat
merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM
Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan
tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan.
Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan
bebas dari tekanan atau keterpaksaan. Upah hari orang kerja (HOK) bagi
tenaga kerja RTM, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dipotong atau
diminta sebagai bentuk kontribusi swadaya masyarakat, karena upah HOK ini
ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan
PNPM Mandiri.
1.7.5. Kesetaraan dan Keadilan Gender
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 9
Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang
dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi
makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif. .
Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM Mandiri
Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil
keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.
1.7.6. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List)
Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan
adalah sebagai berikut:
a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau
angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik
b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat
Ibadah
c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan
lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang
dan lain-lain)
d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya,
e. Pembiayaan gaji pegawai negeri
f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia
kerja
g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan
barang-barang yang mengandung tembakau
h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan
sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola
lokasi tersebut
i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan
terumbu karang
j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai
yang mengalir dari atau menuju negara lain
k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai
l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih
dari 50 Hektar (Ha)
m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha
n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan
kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik
1.7.7. Sanksi
Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya
pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam
PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa
tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan.
Sanksi dapat berupa :
a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan
dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan
secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan,
b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku,
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 10
c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau
desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan
dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana
atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara
atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan
dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda
pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk
tahun berikutnya.
1.7.8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Lokal
Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintahan
lokal menuju kemandirian, maka:
a. Di setiap desa dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan: Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K dengan kualifikasi teknik dan
pemberdayaan), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK),
Tim Pemantau, dan Tim Pemelihara
b. Di di kecamatan dibentuk dan dikembangkan : Badan Kerja sama Antar
Desa (BKAD), Tim Verifikasi, UPK, Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dan
Pendamping Lokal (PL)
c. Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi pemerintah desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang
dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan
diadakan di antaranya meliputi: penyusunan peraturan desa, pengawasan
terhadap pelaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan, pengelolaan
penanganan masalah dan perencanaan kegiatan pembangunan yang
partisipatif
d. Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan hasil PPK di
desa dan kecamatan. Kategorisasi meliputi tahapan pembentukan dan
tahapan pengakaran. Tahap pembentukan untuk mengetahui hubungan
antara dinamika kolektivitas dan strategi pendampingan, sedangkan tahap
pengakaran untuk mengetahui dinamika kolektivitas dan statuta
e. Dilakukan penataan dan pengembangan Kelembagaan Desa serta Antar
Desa
Organisasi kerja yang dibangun melalui PPK, pada awalnya adalah lembagalembaga
di desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional
program. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, organisasi kerja tersebut
diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil-hasil program, baik
yang telah dikerjakan melalui PPK maupun yang akan dikerjakan melalui PNPM
Mandiri Perdesaan. Untuk mencapai kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan
penataan kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan
yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan perundangan yang ada.
Penataan sebagaimana di atas memadukan aspek statuta dan payung hukum.
Statuta menuntaskan status hak milik, keterwakilan dalam delegasi, serta batas
kewenangan.
Pokok-pokok kebijakan penataan organisasi kerja/kelembagaan masyarakat
desa dan antar desa dalam kaitan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai
berikut:
 Kebijakan diarahkan kepada kebutuhan pelestarian dan pengembangan
hasil-hasil program,
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 11
 Pembentukan BKAD dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART).
 Penetapan kedudukan UPK dalam wadah BKAD
 Pola hubungan UPK dalam bentuk kesepakatan kerja sama antar desa
melalui BKAD
 Pola hubungan BKAD dengan lembaga-lembaga lain di desa dan antar
desa
 Penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya.
 UPK dan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dalam menjalankan fungsinya
wajib mempunyai standar prosedur operasional. Standar prosedur dibuat
dan dikembangkan mengacu kepada AD/ART BKAD yang telah ditetapkan
oleh MAD sesuai dengan fungsi yang dijalani. UPK memiliki fungsi pokok
dan fungsi pengembangan. Fungsi pokok UPK adalah dalam hal
pengelolaan perguliran dan pengelolaan teknis program. Fungsi
pengembangan UPK adalah dalam hal pembinaan kelompok, penanganan
pinjaman bermasalah. BP-UPK memiliki fungsi sebagai pengawas teknis
dan pemeriksa keuangan UPK, TPK dan kelompok usaha ekonomi/SPP
 Kelompok usaha ekonomi dan SPP selanjutnya akan dibagi menjadi dua
jenis kelompok, yakni kelompok usaha bersama dan kelompok simpan
pinjam. Pembagian ini merupakan langkah penguatan kapasitas lembaga
kelompok usaha ekonomi/ SPP
 Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (Pokmas) yang
dilaksanakan dengan strategi pendampingan yang bersifat partisipatif,
kolektif, dan representatif.
1.7.9. Pendampingan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
Masyarakat dan pemerintahan lokal dalam melaksanakan PNPM Mandiri
Perdesaan mendapatkan pendampingan dari fasilitator. Peran pendampingan
ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan
pemerintahan lokal dalam mengelola pembangunan secara mandiri di
wilayahnya. Fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan
lokal adalah sebagai berikut:
a. Di setiap kecamatan disediakan Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan
Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)
b. Di setiap kabupaten disediakan Fasilitator Kabupaten (F-Kab), dan
Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab)
c. Berdasarkan pertimbangan TK Kab PNPM Mandiri, salah seorang dari
Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Teknik Kabupaten ditetapkan sebagai
Koordinator Fasilitator Kabupaten (KF-Kab) oleh Satker Provinsi PNPM
Mandiri Perdesaan
d. Di wilayah regional (beberapa kabupaten) disediakan Pendamping UPK
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 12
II. PERAN PELAKU-PELAKU
Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan,
kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan
pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan
tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.
2.1. PELAKU DI PERDESAAN
Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Pelaku di desa meliputi:
1) Kepala Desa (Kades)
Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta
keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD,
kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya
proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola
pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM
Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili
desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar
desa.
2) Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan lainnya)
Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan lainnya)
berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM
Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan
pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan
peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM
Mandiri Perdesaan di desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama
Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar
desa.
3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa
sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM
Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan
Sekretaris. Pada saat Musyawarah Desa Informasi hasil MAD keanggotaan TPK
dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan
dilaksanakan.
4) Tim Penulis Usulan (TPU)
TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa.
Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 13
kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus
perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler,
termasuk RPJMDesa dan RKPDes. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat
berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang
diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan
kader-kader desa yang ada.
5) Tim Pemantau
Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan
yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih
melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan
kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan
disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan).
6) Tim Pemelihara
Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil
kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan.
Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah
desa perencanaan. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan
kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat
musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). Dalam menjalankan fungsinya,
tim pemelihara didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal
dari swadaya masyarakat setempat.
7) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)
KPMD/K adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat
dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa
dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun
pemeliharaan.
Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan
pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K
disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau
peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan
kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua
orang, satu laki-laki dan satu perempuan.
Kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membantu TPU
membuat penulisan usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana
infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari
perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan
akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama
meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi
kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan
membantu FK dalam tahapan kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat.
8) Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun
kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya
kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok SPP, kelompok
usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dsb.
2.2. PELAKU DI KECAMATAN
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 14
1) Camat
Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga
bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan
kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui
PNPM Mandiri Perdesaan.
2) Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)
PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang
mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat
Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional
kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di
kecamatan.
3) Tim Verifikasi (TV)
TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman
dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan,
kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang
diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. Peran TV adalah
melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta
PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada
musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV
menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari BKAD.
4) Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan
antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan
bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh
desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam
musyawarah antar desa. UPK mendapatkan penugasan BKAD untuk menjalankan
tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.
5) Badan Pengawas UPK (BP-UPK)
BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan
keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui musyawarah antar
desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota. BP-UPK
menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari BKAD.
6) Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-KeC)
adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan. Peran FK dan FT adalah memfasilitasi masyarakat dalam
setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan,
pelaksanaan, dan pelestarian. FK dan FT juga berperan dalam membimbing kaderkader
desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.
7) Pendamping Lokal (PL)
Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu
FK/FT untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.
Di setiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.
8) Tim Pengamat
Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan
mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. Serta memberikan masukan
dan saran agar MAD dapat berlangsung secara partisipatif.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 15
9) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar
kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan
atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada
awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang
terdiri dari kelembagaan UPK, sarana-prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan,
hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.
BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif,
pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam,
serta program/ proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa .
Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK (UPK, BP-UPK, TV,
TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statuta dan payung
hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas
kewenangan.
Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas,
dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang
pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok.
BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.
10) Setrawan Kecamatan
Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan
kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas
akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah kecamatan dan
perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam
manajemen pembangunan partisipatif. Dalam hal tertentu pegawai negeri sipil di
lingkungan pemerintah daerah dapat ditugaskan di kecamatan sebagai setrawan
kecamatan. Dalam kaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan, setrawan melibatkan
diri dalam proses kegiatan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian
kegiatan.
2.3. PELAKU DI KABUPATEN
1) Bupati
Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten,
Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) serta bertanggung jawab atas
pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten. Bersama DPRD, Bupati bertanggung
jawab untuk melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah yang berkaitan
dengan pengaturan desa sesuai komitmen awal.
2) Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Kabupaten (TK PNPM Kab)
Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan
pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan
fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PNPM Mandiri
Perdesaan. TK-PNPM Mandiri Kab juga berfungsi dalam memberikan dukungan
koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat
kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TK PNPM Mandiri Kab
dibantu oleh Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.
3) Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PjOKab)
PjOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat
atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Kabupaten yang
berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri kabupaten. PjOKab
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 16
4) Fasilitator Kabupaten (F-Kab)
Fasilitator Kabupaten adalah tenaga profesional yang berkedudukan di tingkat
Kabupaten. Peran Fasilitator Kabupaten adalah sebagai supervisor atas
pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan yang difasilitasi oleh
Fasilitator Kecamatan dan memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat
kabupaten. Fasilitator Kabupaten harus memastikan setiap tahapan pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap
mengacu pada prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan. Fasilitator
Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis
kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Dia juga
berperan dalam mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya,
sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan
perannya, Fasilitator Kabupaten harus melakukan koordinasi dengan dinas/instansi
yang ada di kabupaten dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten yang ada di
wilayah kerjanya.
5) Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab)
Fasilitator Teknik Kabupaten adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial
profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai
supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan
pada perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta
operasi dan pemeliharaan. Fasilitator Teknik Kabupaten harus memastikan
pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan kualitas baik, selesai tepat waktu,
dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan serta
sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. Dia juga berperan dalam memberikan
bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana Perdesaan
kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa.
6) Pendamping UPK
Pendamping UPK adalah konsultan yang bertugas melakukan pendampingan
kepada UPK dan lembaga pendukung agar menjadi suatu lembaga handal dan
akuntabel. Pendampingan yang diberikan termasuk aspek pengelolaan keuangan
dan pinjaman, aspek penguatan kelembagaan, serta aspek pengembangan
jaringan kerja sama, termasuk lembaga pendukung. Pendamping UPK lebih
berfokus pada penguatan dan pengembangan UPK yang potensial, tetapi juga
memberikan bantuan teknis dan rekomendasi dalam rangka penyehatan UPK yang
dinilai kurang atau tidak potensial.
7) Setrawan Kabupaten
Setrawan Kabupaten adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah
kabupaten yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas
akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan
perubahan tata kepemerintahan, mengkoordinasi dan memfasilitasi setrawan
kecamatan, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen
pembangunan partisipatif.
Lebih lanjut tentang peran dan fungsi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lihat
Penjelasan V PTO PNPM Mandiri Perdesaan.
2.4. PELAKU LAINNYA
Selain pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa, kecamatan dan kabupaten juga ada
pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang ada di tingkat provinsi dan nasional.
Pelaku tersebut antara lain:
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 17
1) Gubernur sebagai pembina dan penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan di tingkat Provinsi,
2) TK PNPM Mandiri Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang berperan
dalam melakukan pembinaan administrasi dan peran serta masyarakat, serta
memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat Provinsi,
3) Penanggung jawab Operasional Provinsi (PjOProv), adalah seorang pejabat di
lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang
mempunyai tugas pokok sejenis di provinsi yang berperan sebagai pelaksana
harian TK PNPM Mandiri Provinsi. PjOProv ditetapkan dalam Surat Keputusan
Gubernur,
4) Di tingkat provinsi disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang
Koordinator Manajemen Provinsi (KM-Prov),
5) Di tingkat wilayah disediakan Konsultan Manajemen Wilayah yang dipimpin oleh
Koordinator Wilayah (Korwil),
6) Di tingkat nasional disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang
Ketua Tim Konsultan Manajemen Nasional (KT-KM Nas).
7) Tim Pengendali PNPM Mandiri berperan dalam melakukan pembinaan kepada
Tim Koordinasi PNPM Mandiri di Provinsi dan Kabupaten yang meliputi
pembinaan teknis dan administrasi. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengendali
PNPM Mandiri Perdesaan didukung oleh Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 18
III. ALUR KEGIATAN
Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus
dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan
kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa diantaranya adalah:
1. mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan
pada tahap sebelumnya
2. kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan
tahap sebelumnya
3. inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah)
4. inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri Perdesaan yang akan
masuk ke desa, dll
Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM Mandiri
Perdesaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan
oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk
mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada
dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku
PNPM Mandiri Perdesaan.
Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan
keagamaan; (pengajian, yasinan, persekutuan gereja,dll), pertemuan adat istiadat; (gotong
royong, arisan, upacara adat dan lain-lain) merupakan alternatif untuk menyebarluasan
informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media penerapan prinsip transparansi. Media cetak,
seperti koran dan tabloid, serta media elektronika, seperti radio dan TV, dapat digunakan
untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan.
3.1. PERENCANAAN KEGIATAN
Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta
perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan
sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K.
Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai
dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan
Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas
usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten
adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam
forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 19
3.1.1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi
MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal
tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan
dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatankesepakatan
antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.
Hasil yang diharapkan dalam MAD sosialisasi adalah sebagai berikut :
a. Dipahaminya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tujuan,
prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur ,
b. Dipahaminya cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa,
utamanya menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, dan
mekanisme penyaluran dana BLM dan dana pendukung lainnya
c. Dipahaminya cara pemetaan RTM dan kegunaannya,
d. Dipahaminya konsep BKAD, cara penanganan masalah, pemantauan,
pemeriksaan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi,
e. Dipahaminya perencanaan partisipatif di desa dengan menggunakan pola
MMDD sebagai panduan penyusunan RPJMDes, serta rencana
program/proyek kabupaten atau pihak lain yang akan dilaksanakan di desa,
f. Disepakatinya mekanisme musyawarah antar desa termasuk terpilihnya
ketua rapat, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan
musyawarah, dan penetapan anggota tim perumus,
g. Disepakatinya jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa
dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan,
h. Disepakatinya waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan,
i. Tersosialisasikannya rencana pembentukan UPK dan Badan Pengawas
UPK beserta tugas dan kewenangannya. Untuk kecamatan yang sudah
terbentuk UPK dan BP-UPK perlu disosialisasikan tugas, kewenangan, dan
kategori kinerja lembaga ini kepada peserta yang hadir,
j. Disampaikannya hasil evaluasi pelaksanaan PNPM PPK atau Mandiri
Perdesaan yang telah berjalan sebelumnya terutama berkaitan dengan
kegiatan pelestarian sarana prasarana yang telah dibangun, serta
pengelolaan kegiatan perguliran
k. Tersusunnya rencana penggunaan DOK Perencanaan
Peserta MAD Sosialisasi terdiri dari:
a. Enam orang wakil per desa: Kepala desa, 2 orang wakil dari BPD/nama lain
yang sejenis (jika sudah ada), dan 3 orang tokoh masyarakat (sekurangkurangnya
3 dari keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua
desa di kecamatan.
b. Unsur-unsur yang dapat dipilih mewakili desa untuk hadir dalam MAD
adalah:
 Kades ,
 BPD atau sebutan lainnya,
 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
 Wakil RTM dari setiap desa,
 Wakil perempuan dari setiap desa,
 Anggota Komite sekolah,
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas),
 Tokoh masyarakat, tokoh agama,
 Anggota masyarakat lainnya.
Dalam MAD Sosialisasi juga dihadiri oleh Camat dan staf terkait, wakil instansi
sektoral kecamatan (ISK) maupun terbuka untuk anggota masyarakat lainnya
yang berminat. Sebagai narasumber dalam pertemuan MAD Sosialisai
adalah:TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, Camat dan Instansi tingkat
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 20
kecamatan terkait. Sedangkan fasilitator pertemuan adalah: PjOK/PjAK, UPK
dan FK/FT.
Sumber pendanaan berasal stimulan dana operasional kegiatan (DOK) dari
PNPM Mandiri Perdesaan dan swadaya desa dan/atau kecamatan.
Dokumen yang dihasilkan adalah:
 Berita Acara yang menuangkan hasil-hasil keputusan musyawarah.
 Jadwal musyawarah desa sosialisasi
 Rencana Penggunaan DOK Perencanaan
3.1.2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi
Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang
sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa.
Hasil yang diharapkan dalam musdes sosialisasi adalah sebagai berikut:
a. Tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan meliputi :
tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang
dilakukan kepada masyarakat desa,
b. Dipahaminya kebijakan tentang pemetaan RTM, pembentukan BKAD,
penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, pola
penyampaian informasi,
c. Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa
sosialisasi,
d. Adanya pernyataan kesanggupan atau kesedian desa untuk mematuhi dan
melaksanakan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan,
e. Terpilihnya Pengurus TPK terdiri dari; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara,
f. Tersosialisasinya konsep dan kebijakan, perencanaan kegiatan dengan pola
Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebagai dasar penyusunan
RPJMDes.
g. Tersosialisasikannya pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi,
h. Ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan di desa.
i. Dibentuk tim pemantau dari unsur masyarakat untuk melakukan
pemantauan pelaksanaan kegiatan.
j. Dipilih dan ditetapkannya KPMD atau kader desa dan kader teknik yang
akan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses PNPM
Mandiri Perdesaan,
k. Disepakati dan ditetapkannya jadwal musyawarah desa perencanaan,
l. Disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi PNPM
Mandiri Perdesaan dan media informasi lainnya,
Peserta Musdes Sosialisasi terdiri dari:
a. Kepala desa dan aparat desa,
b. BPD atau sebutan lainnya,
c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
d. Wakil RTM desa,
e. Wakil perempuan,
f. LSM/ormas,
g. Tokoh masyarakat, tokoh agama,
h. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.
Fasilitator dalam musdes sosialisasi adalah FK/FT atau PjOK. Fasilitator perlu
mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta
Musdes Sosialisasi adalah perempuan.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 21
Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa
atau masyarakat.
Dokumen yang dihasilkan:
 Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa
 Surat Pernyataan Kesanggupan Desa untuk berpartisipasi dalam
PNPM Mandiri Perdesaan
3.1.3. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
KPMD/K yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan
memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang
diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok
masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPM D/K akan mendapat
pelatihan. Hasil yang diharapkan dalam pelatihan KPM D/K adalah:
a. Dipahaminya latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau
mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan,
b. Dipahaminya peran dan tugas KPM D/K,
c. Bertambahnya keterampilan melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan
masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk
perencanaan secara partisipatif,
d. Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan
pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri
Perdesaan secara mandiri,
e. Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan,
f. Bertambahnya kemampuan KPM D/K dalam menyusun rencana kerja,
g. Dipahaminya langkah-langkah fasilitasi dalam rangka MMDD,
h. Dipahaminya instrumen pemetaan RTM basis dusun secara partisipatif,
i. Dipahaminya materi diagram Venn kelembagaan masyarakat,
j. Dipahaminya pola penyampaian informasi,
k. Dipahaminya pola penanganan pengaduan dan masalah,
l. Dipahaminya pola pemantauan dan evaluasi.
Sedangkan pendanaan atas penyelenggaraan pelatihan Kader berasal dari
DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, swadaya desa atau masyarakat,
serta dari APBD.
3.1.4. Penggalian Gagasan
Penggalian gagasan adalah proses untuk menemukenali gagasan-gagasan
kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan
kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di
masyarakat. Tahapan dalam penggalian gagasan meliputi:
Tahap awal dari proses penggalian gagasan adalah mengadakan pertemuan di
dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga
dusun setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan peta
sosial dalam pertemuan dusun sebagai berikut :
a. Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial
Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan rumah
tangga di desa dalam kategori kaya, menengah dan miskin menurut kriteria dan
istilah setempat. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk
menggambarkan rumah tangga-rumah tangga yang ada di desa pada sebuah
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 22
peta. Dalam proses ini, fasilitator harus mendokumentasikan kriteria dan daftar
rumah tangga miskin.
Langkah-langkah penentuan klasifikasi kesejahteraan sebagai berikut:
i. Masyarakat yang hadir diminta untuk mengungkapkan bagaimana tingkatan
kesejahteraan yang ada dalam masyarakat selama ini, atau bagaimana
mereka membedakan rumah tangga dalam komunitas desa mereka,
misalnya ada rumah tangga yang kaya, menengah atau miskin. Jenis
tingkatan yang disebutkan masyarakat dicatat.
ii. Masyarakat yang hadir dibagi menjadi 3 kelompok diskusi; kelompok diskusi
tentang rumah tangga kaya, menengah, dan miskin.
iii. Masing-masing kelompok diminta membuat sebuah gambar yang
menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan sesuai topik
bahasannya,(gambar mengacu pada realitas yang ada di masyarakat)
iv. Selesai membuat gambar, pandu setiap kelompok untuk mendiskusikan
ciri-ciri tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya. Ciri-ciri yang
disepakati kemudian dituliskan dalam kertas.
v. Pemetaan RTM partisipatif: Masyarakat diminta untuk melakukan
pemetaan RTM partisipatif untuk lebih menjabarkan kategori miskin dan
sangat miskin. Pengertian Pemetaan RTM Partisipatif adalah merumuskan
kriteria dan mengidentifikasi nama kepala keluarga, jumlah, dan lokasi RTM
dan sangat miskin di dusun. Tujuan dari Pemetaan adalah mendapatkan
kriteria dan baseline data RTM yang mendekati kenyataan tentang
kelompok sasaran program. Pendataan ini juga bermanfaat untuk
digunakan sebagai aspek yang dominan dalam menentukan kelayakan
suatu usulan oleh team verifikasi usulan. Kegiatan ini dilakukan di dusun
dan difasilitasi oleh KPM-D/K di bawah supervisi FK. Kegiatan ini dilakukan
dengan tahap, pertama, menggunakan alat penentuan kriteria dan kategori
rumah tangga miskin dan sangat miskin, dan kedua melakukan pemetaan
berdasarkan kriteria dan kategori itu.
Setelah membuat klasifikasi tingkatan kesejahteraan, peserta pertemuan
dusun difasilitasi untuk membuat peta sosial. Penyusunan peta sosial
dilakukan dengan menggambarkan dalam sebuah sketsa peta dusun/ desa
tentang:
Kondisi geografis, sumber daya alam, fasilitas umum, dan potensi desa
lainnya, termasuk yang di luar batas desa tetapi membawa pengaruh besar
terhadap sosial ekonomi desa, seperti hutan, tambang, kebun, pabrik, pasar,
dan alur transportasi strategis.
Kegunaan Peta sosial adalah sebagai alat bantu dalam:
 Menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa
saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas rumah
tangga miskin.
 Melaksanakan dan memantau tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, seperti
penulisan usulan, verifikasi, musyawarah desa, dan musyawarah antar
desa.
Sebelum Musyawarah Khusus Perempuan, FK bersama KPMD/K
menggabungkan daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin berikut
kriterianya, serta peta sosial hasil pertemuan dusun-dusun menjadi baseline
desa tentang rumah tangga miskin dan sangat miskin, serta peta sosial
dusun/ desa.
Untuk melengkapi peta sosial yang telah dibuat, selanjutnya adalah
melakukan pemetaan lembaga-lembaga yang ada di dusun dan desa,
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 23
termasuk kelompok simpan pinjam perempuan, serta pola hubungan yang
ada. Tujuan pemetaan lembaga desa adalah agar masyarakat dapat
memanfaatkan lembaga yang ada untuk sarana memecahkan masalah yang
dihadapi serta mengoptimalkan potensi lingkungan yang dimiliki. Metode
pemetaan lembaga dengan menggunakan metode diagram Venn yaitu
dengan menemukenali lembaga yang paling dekat dengan lokasi
masyarakat, kekuatan dan potensinya, hubungan antar lembaga, serta
peluang dan manfaatnya bagi masyarakat.
Dokumen yang dihasilkan:
 Form kriteria dan kategori rumahtangga miskin dan sangat miskin
 Form daftar KK rumahtangga miskin dan sangat miskin
 Peta/ sketsa dusun
 Form diagram venn kelembagaan
b. Musyawarah Penggalian Gagasan
Musyawarah penggalian gagasan adalan pertemuan kelompokkelompok/
dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan
masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh
masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka
mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasangagasan
dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan.
Kelompok yang dimaksud dalam proses penggalian gagasan adalah
sekumpulan warga masyarakat (laki-laki, perempuan, atau campuran) yang
tergabung dalam: (a) Ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang
wilayah seperti RT, RW, RK, Dusun,Kampung, jurong, banjar atau yang
lainnya; (b) Kelompok–kelompok informal di masyarakat seperti kelompok
arisan, kelompok usaha bersama, atau kelompok keagamaan; (c)
Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai keadaan setempat.
Musyawarah penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan
pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Bahan
yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan
sangat miskin di dusun berikut kriterianya, serta lembar diagram Venn
kelembagaan.
Hasil yang diharapkan dari musyawarah penggalian gagasan adalah:
i. Dipahaminya hal-hal pokok tentang PNPM Mandiri Perdesaan meliputi
tujuan, prinsip, ketentuan dasar, dan alur kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan yang akan dilakukan,
ii. Gagasan-gagasan kegiatan maupun visi ke depan dari masyarakat
untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan, berdasarkan
potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki,
Dokumen yang dihasilkan:
 Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah
 Daftar Gagasan
3.1.5. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)
MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas
gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan
usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 24
Usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan
yang telah dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut
selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan
sebagai bagian dari usulan desa.
Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin
dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, lembar diagram Venn
kelembagaan, rekap hasil penggalian gagasan dari kelompok-kelompok
perempuan.
Hasil yang diharapkan melalui pertemuan ini adalah :
a. Ditetapkannya usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan,
b. Ditetapkannya usulan dari kelompok perempuan selain usulan kegiatan
simpan pinjam,
c.Terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang akan hadir di musyawarah
antar desa prioritas usulan.
Metode yang digunakan dalam MKP adalah analisis penyebab kemiskinan
dengan tujuan:
a. Mengajak perempuan mencari permasalahan penyebab kemiskinan yang
seringkali dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis
dan mencari akar permasalahannya,
b. Menentukan kegiatan apa saja yang diperkirakan dapat mengatasi
permasalahannya dari sudut pandang kelompok perempuan.
Dokumen yang dihasilkan:
 Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah
 Daftar Usulan
 Daftar seluruh Gagasan
3.1.6. Musdes Perencanaan
Musdes perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang
bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses
penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Bahan-bahan yang harus
disiapkan adalah peta desa hasil penggabungan semua peta dusun, rekap data
RTM dusun, diagram Venn kelembagaan, rekap gagasan semua dusun, rekap
masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan.
Hasil yang diharapkan dari Musdes Perencanaan adalah :
a. Terumuskannya visi desa yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya
yang berasal dari penggalian gagasan dan MKP
b. Tersusunnya peta sosial desa dan prioritas kegiatan dari hasil penggalian
gagasan yang kemudian dijadikan bahan masukan dalam penyusunan
rencana pembangunan tahunan desa (RKPDes) dan rencana
pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)
c. Berdasarkan tabel penggalian gagasan, menetapkan satu usulan kegiatan
sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup
masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas
kelompok-kelompok usaha ekonomi
d. Berdasarkan tabel penggalian gagasan MKP, mengesahkan tanpa
pembahasan kembali, usulan kegiatan hasil keputusan musyawarah khusus
perempuan, terdiri dari:
i. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan
kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan
kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi. Jika usulannya sama
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 25
dengan usulan dari musyawarah desa perencanaan, maka kaum
perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah
usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga
ii. Usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, jika ada
e. Ditetapkannya daftar usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan
pendanaanya melalui sumber dana lainnya (swadaya, pendapatan desa,
APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), dan lain-lain). Usulan ini
dapat disampaikan melalui musrenbangdes dan musyawarah antar desa
tahap selanjutnya.
f. Terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim Pemelihara.
g. Terpilihnya sekurang-kurangnya satu orang yang akan diusulkan menjadi
calon pengurus UPK dan calon pengamat pada musyawarah antar desa
prioritas usulan,
h. Terpilihnya wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa
prioritas usulan terdiri dari 6 orang meliputi kepala desa, ketua TPK, dan 4
orang wakil masyarakat. Minimal 3 dari 6 wakil tersebut adalah perempuan,
i. Disetujuinya keikutsertaan desa dalam pembentukan BKAD yang tertuang
dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa.
Peserta dari musdes perencanaan meliputi:
a. Kepala desa dan aparat desa,
b. BPD atau sebutan lainnya,
c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
d. Wakil RTM desa,
e. Wakil perempuan,
f. LSM/ormas,
g. Tokoh masyarakat, tokoh agama,
h. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.
Proses ini difasilitasi oleh kader desa dan atau FK/FT, Fasilitator perlu
mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta
Musdes Perencanaan adalah perempuan.
Pendanaan atas penyelenggaraan musdes perencanaan berasal dari DOK,
swadaya desa atau masyarakat. Setelah musyawarah desa perencanaan,
segera dilanjutkan dengan penulisan usulan dan perumusan dokumen
RPJMdes dan RPTdes.
Dokumen yang dihasilkan:
 Berita acara hasil musyawarah
 Peta sosial desa, visi desa
 Surat keputusan Kepala Desa membentuk BKAD
 Daftar usulan kegiatan desa
3.1.7. Penulisan Usulan Desa
Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis
gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan
desa yang akan diajukan pada MAD. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah
dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan penulisan,
TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari F-Kec/
FT-Kec.
Hasil yang diharapkan dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan
berdasarkan keputusan Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke MAD
Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 26
reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Dalam penyusunan dokumendokumen
untuk musrenbang reguler, TPU merujuk kepada hasil perencanaan
partisipatif yang telah dilakukan dan bekerjasama dengan perangkat
pemerintahan desa/ kelurahan.
Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu
berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran
pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan dengan dilengkapi desain
detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3.1.8. Verifikasi Usulan
Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa
dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM
Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi
yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya 5
orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. Sebelum menjalankan
tugasnya TV akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari
FK/FT atau Fasilitator Kabupaten.
TV harus memberi umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi
kelayakan usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh
FK/FT, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan.
Selanjutnya, TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan
hasil pemeriksaan oleh FK/FT. Rekomendasi TV akan menjadi dasar
pembahasan dalam MAD Prioritas Usulan. Proses verifikasi dapat dilihat lebih
lanjut dalam penjelasan VI PTO.
3.1.9. MAD Prioritas Usulan
MAD prioritas usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan
membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat
didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam
menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan
secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa lainnya.
Hasil yang diharapkan dari MAD Prioritas Usulan adalah:
a. Disepakati cara memeriksa dan menilai (sesuai kriteria yang digunakan TV)
usulan kegiatan yang diajukan desa,
b. Ditetapkannya urutan atau peringkat usulan kegiatan SPP dan usulan
lainnya sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat,
c. Dipilih dan ditetapkannya pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara),
d. Disampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan UPK (bila UPK sudah
terbentuk),
e. Disampaikan laporan kemajuan penanganan masalah beserta rencana
tindak lanjut,
f. Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan tersebut,
g. Disampaikannya keputusan desa-desa yang bersepakat untuk membentuk
BKAD sekaligus deklarasi pembentukan BKAD. Setelah keputusan ini maka
FK memfasilitasi penyusunan AD/ART BKAD secara partisipatif dengan
melibatkan wakil-wakil desa. Bagi kecamatan yang sudah terbentuk BKAD
agendanya adalah Perumusan Rencana Kerja BKAD/Prioritas
Pembangunan Kecamatan berdasarkan dari hasil perumusan visi desadesa,
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 27
h. Disampaikannya usulan-usulan desa yang akan diajukan dan didanai dari
sumber lain (APBD, ADD, dan pihak ketiga lain). Usulan ini dapat
disampaikan melalui musrenbang kecamatan dan musyawarah antar desa
tahap selanjutnya.
i. Dirumuskannya dokumen prioritas kegiatan pembangunan kecamatan
(renstra kecamatan) dari hasil dokumen RPJMdes yang telah dirumuskan
pada Musdes Perencanaan.
Dokumen yang dihasilkan:
1. Berita acara hasil musyawarah
2. Daftar rangking usulan
3. Rumusan Renstra kecamatan
Peserta MAD Prioritas Usulan terdiri dari:
a. Enam orang wakil per desa: Kepala desa, 2 orang wakil dari BPD/nama lain
yang sejenis (jika sudah ada), dan 3 orang tokoh masyarakat (sekurangkurangnya
3 dari keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua
desa di kecamatan. Terhadap enam wakil per desa ini mempunyai hak
memberikan suara/pendapat pada saat pengambilan keputusan.
b. Secara umum unsur-unsur yang hadir dalam MAD adalah:
 Camat dan staf terkait,
 Wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK),
 Kades di lingkungan kecamatan,
 BPD atau sebutan lainnya,
 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
 Wakil RTM dari setiap desa,
 Wakil perempuan dari setiap desa,
 Komite sekolah,
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas),
 Tokoh masyarakat, tokoh agama,
 Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.
Pendanaan kegiatan ini berasal dari stimulan DOK dan swadaya kecamatan.
Langkah berikutnya setelah MAD Prioritas Usulan adalah Penyusunan Desain
dan RAB yaitu:
a. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Desain, dan RAB
TPU bersama KPM D/K dengan dibimbing oleh FK/FT melakukan survei
dan pengukuran lokasi serta survei harga material. Bila TPU dan KPM D/K
sudah mampu, selanjutnya berdasarkan atas hasil survei dibuatkan desain,
gambar teknis (rencana prasarana) atau rencana pelaksanaan kegiatan,
dan RAB-nya. Proses pembuatan desain dan RAB tetap mengacu kepada
kaidah dan spesifikasi teknis sehingga terjamin mutu kegiatan.
b. Pemeriksaan Desain dan RAB
Setiap desain dan RAB yang telah selesai dibuat oleh tim desa harus
diperiksa oleh FT. Sedangkan desain dan RAB yang pembuatannya
difasilitasi oleh FT harus diperiksa oleh Fasilitator Teknis Kabupaten.
Khusus untuk usulan kegiatan prasarana termasuk rencana pelaksanaan
kegiatan dan rencana pengadaan bahan yang diajukan, harus memenuhi
beberapa kriteria teknis dan aspek lingkungan serta memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 28
i. Komponen RAB yang menyertakan dana swadaya dilampiri dengan
surat pernyataan kesanggupan memberikan swadaya senilai yang
tercantum dalam RAB,
ii. Setiap kegiatan yang akan dilakukan dimungkinkan adanya sumbangan
lahan atau aset lain dari masyarakat. Sumbangan ini dapat bersifat
sukarela demi kepentingan umum dan dapat pula bersifat sumbangan
dengan kompensasi. Oleh sebab itu, masyarakat wajib diberi penjelasan
yang lengkap dan tepat tentang persyaratannya, serta prosesnya
didokumentasikan dengan baik,
iii. Apabila diberikan kompensasi, maka prosesnya mengikuti ketentuan
yang berlaku dan layak sesuai kondisi setempat. Biaya kompensasi
tersebut tidak boleh dialokasikan dari dana BLM, tetapi berasal dari
sumber lain yang tidak mengikat.
iv. Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan maka proses pemberian
kompensasi harus sudah diselesaikan,
v. Rencana pemeliharaan harus sudah dibuat mencakup tugas tim
pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang
akan digunakan,
vi. Setiap pelaksanaan kegiatan harus meminimalkan pengaruh buruk
sosial ekonomi masyarakat sekitar.
c.Sosialisasi Desain dan RAB
Sosialisasi desain dan RAB di desa bertujuan untuk menjelaskan kepada
masyarakat terutama kelompok pengusul tentang pokok-pokok rencana
yang telah disusun sesuai kaidah teknis dan sesuai dengan standar
lingkungan. Sosialisasi dilakukan dalam musyawarah desa yang difasilitasi
oleh TPU dibantu FK dan atau FT. Desain dan RAB ini juga harus
ditempelkan pada papan informasi yang telah disediakan.
3.1.10.Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan
MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan
terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan.
Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah
dibuat pada saat MAD prioritas usulan. Jika pada saat MAD prioritas usulan,
seluruh usulan telah selesai dibuat berikut detail desain dan RABnya, maka
keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri
Perdesaan bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas
usulan diselesaikan. Namun jika belum selesai desain dan RABnya, maka
MAD penetapan usulan dilakukan pada waktu yang berbeda.
Hasil yang akan dicapai dari MAD Penetapan Usulan adalah:
a. Ditetapkannya pendanaan usulan sesuai dengan keputusan MAD Prioritas
Usulan,
b. Disetujuinya ketetapan tentang pemberlakuan sanksi lokal,
c. Disampaikannya informasi tentang status kontribusi pendanaan kabupaten,
d. Disampaikannya rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan di kecamatan,
e. Disepakatinya rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan setiap desa,
f. Ditetapkannya rancangan AD-ART BKAD menjadi ketetapan AD/ART
BKAD. Penyusunan AD-ART BKAD ini sendiri dilakukan setelah MAD
prioritas usulan. Bagi kecamatan yang sudah mempunyai AD-ART BKAD,
agendanya adalah pembahasan Rencana Kerja BKAD/Prioritas
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 29
Pembangunan Kecamatan berdasarkan dari hasil perumusan pada MAD
prioritas usulan,
g. Disampaikannya usulan-usulan desa yang akan diajukan dan didanai dari
sumber lain (APBD, ADD, atau pihak ketiga lain), yang dapat disampaikan
melalui musrenbang kecamatan sekaligus ditetapkannya penunjukan wakil
MAD/BKAD untuk memproses pada tahapan berikutnya di kabupaten
(forum SKPD) sebagai bagian dari utusan kecamatan.
h. Ditetapkannya prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dapat
diajukan sebagai renstra kecamatan, serta utusan kecamatan yang nantinya
mewakili masyarakat dalam Forum SKPD.
Dokumen yang dihasilkan:
1. Berita acara hasil musyawarah
2. Daftar usulan yang didanai
3. RKTL pelaksanaan
4. Renstra kecamatan
5. AD-ART BKAD
Peserta MAD Penetapan Usulan terdiri dari:
c. Enam orang wakil per desa: Kepala desa, 2 orang wakil dari BPD/nama lain
yang sejenis (jika sudah ada), dan 3 orang tokoh masyarakat (minimal 3 dari
keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua desa di kecamatan.
d. Secara umum unsur-unsur yang hadir dalam MAD adalah:
 Camat dan staf terkait,
 Wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK),
 Kades di lingkungan kecamatan,
 BPD atau sebutan lainnya,
 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
 Wakil RTM dari setiap desa,
 Wakil perempuan dari setiap desa,
 Komite sekolah,
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas),
 Tokoh masyarakat, tokoh agama,
 Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.
Sedangkan pendanaan atas penyelenggaraan MAD berasal dari DOK program,
swadaya desa, atau masyarakat.
Hasil dari keputusan MAD penetapan usulan disahkan sesegera mungkin oleh
Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi
tentang daftar alokasi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yang
bersangkutan. SPC berikut lampirannya, mencantumkan nama desa, jenis
kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh PjOK kepada TK
PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, FK/T dan
Fasilitator Kabupaten.
3.1.11.Musdes Informasi Hasil MAD
Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil
penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam
MAD penetapan usulan. Musdes ini dilaksanakan baik di desa yang
mendapatkan dana maupun yang tidak.
Khusus bagi desa-desa yang mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan,
musdes ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 30
a. Terpilih dan ditetapkannya susunan lengkap TPK, yaitu ketua-ketua bidang
sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai,
b. Disosialisasikannya jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan
dilaksanakan,
c. Disosialisasikannya sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa tersebut,
d. Disepakatinya rencana realisasi sumbangan termasuk kompensasi lahan
atau aset lain masyarakat,
e. Disepakatinya besarnya insentif bagi pekerja (per HOK) dan tata cara
pembayarannya,
f. Dipahaminya mekanisme pengadaan bahan dan alat,
g. Terbentuknya Tim Pemantau yang akan memantau pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan,
h. Terpilihnya Ketua Bidang Kegiatan sebagai bagian dari TPK
i. Tersosialisasikannnya pembentukan BKAD beserta AD/ART yang telah
ditetapkan pada MAD penetapan usulan,
j. Disampaikannya kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak
lanjutnya (lokasi eks PPK).
Dokumen yang dihasilkan: Berita acara hasil musyawarah
Fasilitator dalam musdes informasi hasil MAD adalah FK/FT atau PjOK.
Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya
40% dari peserta Musdes informasi hasil MAD adalah perempuan. Pendanaan
atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau
masyarakat.
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk
membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan
dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja
SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
MAD Penetapan usulan telah menetapkan dokumen renstra/prioritas kegiatan
kecamatan dan utusan kecamatan yang akan berpartisipasi dalam Forum
SKPD. Kehadiran utusan kecamatan/wakil masyarakat/BKAD diharapkan dapat
memastikan bahwa usulan kecamatan menjadi agenda pembahasan sampai
dengan menjadi keputusan.
Tujuan Forum SKPD sebagai berikut:
a. Adanya sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai
kecamatan dan rencana kerja SKPD.
b. Dimuatnya prioritas kegiatan kecamatan dalam rencana kerja SKPD.
c. Dapat disesuaikannya prioritas Rencana Kerja SKPD dengan pagu dana
SKPD yang termuat dalam rancangan Rencana Kerja Pemda.
Sedangkan output dari Forum SKPD adalah sebagai berikut:
a. Rencangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum gabungan SKPD.
b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari
APBD (kabupaten dan provinsi) dan APBN yang termuat dalam Renja
SKPD menurut kecamatan dan desa.
Dokumen masukan untuk pelaksanaan Forum SKPD terdiri dari:
a. Daftar kegiatan prioritas dari renstra APBD
b. Rancangan Renja SKPD
c. Prioritas dan plafon dana indikatif dari setiap SKPD
d. Daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 31
Dengan adanya daftar prioritas kecamatan/renstra kecamatan hasil
perencanaan partisipatif yang telah dilakukan melalui penggalian gagasan,
musyawarah desa, dan musyawarah antar desa maka diharapkan rencana
kerja masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk disinkronkan dalam Renja
SKPD. Renja SKPD yang telah memuat usulan masyarakat selanjutnya menjadi
bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam
Musrenbang Kabupaten yang juga dihadiri oleh utusan kecamatan.
Waktu pelaksanaan Forum SKPD setelah musrenbang kecamatan dan
sebelum musrenbang kabupaten bertempat di Kabupaten dengan peserta
meliputi:
a. Kepala dan para pejabat perangkat daerah
b. Wakil DPRD
c. Utusan kecamatan/BKAD
d. Wakil kelompok masyarakat (yang berkedudukan dan beroperasi di
kabupaten) yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD
Musrenbang Kabupaten
Untuk menjamin konsistensi usulan masyarakat menjadi prioritas dalam
penyusunan RKPD maka utusan kecamatan perlu diberikan waktu untuk
memastikannya. Menyangkut cara, waktu, dan jumlah utusan kecamatan yang
akan menindaklanjuti dalam musrenbang kabupaten dibahas dan ditetapkan
dalam MAD dan difasilitasi oleh fasilitator kecamatan dan fasilitator kabupaten
sampai tahapan pelaksanaan musrenbang kabupaten.
3.1.12. Pengesahan Dokumen SPPB
Ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK akan membuat SPPB, yang diketahui Kades
dan Camat atas nama Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan langsung segera
sesudah diterbitkan SPC, dan tidak perlu menunggu persetujuan dari
kabupaten.
Kelengkapan dokumen sebagai lampiran SPPB, terdiri dari:
a. Usulan kegiatan,
b. RAB detail per kegiatan,
c. Jadwal pelaksanaan,
d. Formulir Penanganan Masalah Dampak Lingkungan,
e. Komitmen sumbangan dari masyarakat,
f. Foto 0 % dari kegiatan yang akan dibangun/dikerjakan.
3.2. PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan
mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan
yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada
penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan
seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu
mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang
didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa
lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai
dengan masa persiapan pelaksanaan.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 32
3.2.1. Persiapan Pelaksanaan
a. Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan
Rapat koordinasi ini difasilitasi oleh PL, Fasilitator dan PjOK. Rapat
dihadiri oleh pengurus UPK, Kades, dan TPK setiap desa penerima dana
PNPM Mandiri Perdesaan. Waktu penyelenggaraan rapat, diharapkan
tidak lebih dari satu minggu setelah pelaksanaan pelatihan bagi TPK dan
UPK.
Hasil yang diharapkan:
i. Disepakati mekanisme koordinasi dan rapat-rapat lain selama periode
pelaksanaan,
ii. Penyamaan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada di
kecamatan terhadap pelaksanaan program, termasuk dalam hal
evaluasi dan pelaporan,
iii. Terjadi tukar pendapat dan pemberian saran antar desa terhadap
rencana setiap desa,
iv. Dibahas dan disepakati tentang mekanisme penyelesaian kendala dan
masalah yang muncul.
b. Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa
Pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat persiapan
pelaksanaan di desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat
persiapan di desa difasilitasi oleh KPM D/K. Hasil rapat persiapan
pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya.
Hasil yang diharapkan :
i. Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas
tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di
desa,
ii. Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti
rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat,
pembuatan contoh dan trial pekerjaan,
iii. Disepakati jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin
mingguan atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan.
3.2.2. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah
disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musdes informasi
hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai
berikut:
i. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan
pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat,
ii. Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam
pelaksanaan kegiatan, terutama bagi RTM,
iii. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh
masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau
ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musdes, dan kebutuhan tersebut
di atas harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan,
iv. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai
hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 33
a. Penyaluran Dana
Untuk penyaluran dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, mengikuti
proses dan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan, Depkeu.
b. Pengadaan Tenaga Kerja
TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada
masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja
yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman
kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa termasuk bagi kaum
perempuan dan diutamakan bagi RTM. Pengumuman disampaikan
melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa
berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada
pembangunan di desanya. Calon tenaga kerja mengisi Format
Pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja, akan tetapi boleh
mendaftarkan diri sampai pelaksanaan selesai.
c. Pengadaan Bahan dan Alat
Proses pengadaan bahan dan alat dalam PNPM Mandiri Perdesaan
dilaksanakan oleh masyarakat secara transparan. Atas persetujuan
masyarakat, TPK menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan
melaporkan setiap tindakannya kepada masyarakat melalui forum
pertemuan masyarakat dan papan informasi.
Untuk pengadaan bahan dan alat senilai atau kurang dari Rp 15 juta, TPK
harus melakukan survey harga minimal kepada 3 (tiga) toko/penyedia dan
menentukan toko/penyedia mana yang dipilih berdasarkan harga termurah
dengan kualitas dan spesifikasi sesuai yang direncanakan. Hasil survey
dan penentuan toko/penyedia mana yang dipilih harus disampaikan dalam
forum pertemuan masyarakat dan papan informasi.
Pengadaan bahan dan alat dengan nilai di atas Rp 15 juta, TPK
menyelenggarakan proses penawaran harga atau pelelangan yang diikuti
sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia bahan dan alat. Jika ternyata hanya
1 (satu) dari beberapa penyedia mengikuti penawaran yang mendekati
anggaran, sementara yang lainnya jauh dari harga yang dianggarkan,
fasilitator perlu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana dan
atau kolusi dalam pengadaan bahan dan alat tersebut.
Jika karena sesuatu hal hanya ada 1 (satu) penyedia di wilayah tersebut
yang mengikuti penawaran, maka fasilitator memfasilitasi pertemuan
masyarakat supaya kondisi ini dapat diketahui dan dibuktikan oleh
masyarakat setempat
.
d. Rapat Evaluasi TPK
Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan
kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode
berikutnya. Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan
bulanan).
Hasil yang diharapkan:
i. Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana yang sudah
dibuat,
ii. Adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta
mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan,
iii. Evaluasi kinerja setiap pengurus TPK,
iv. Tersusunnya laporan penggunaan dana (LPD).
v. Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya,
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 34
3.2.3. Musdes Pertanggungjawaban
Musdes ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah
pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu
setelah memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan tahap pertama dan
tahap kedua.
Hasil yang diharapkan dari musdes pertanggungjawaban adalah:
a. Penyampaian laporan dari TPK tentang penerimaan dan penggunaan
dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan
keterlibatan perempuan dan RTM,
b. Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari
TPK, berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan,
c. Evaluasi terhadap kinerja TPK serta upaya peningkatan pada periode
selanjutnya,
d. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di
masyarakat,
e. Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya,
f. Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak
lanjutnya.
Fasilitator dalam musdes pertanggungjawaban adalah FK-Kec/FT-kec atau
PjOK. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurangkurangnya
40% dari peserta Musdes pertanggungjawaban adalah perempuan.
Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa
atau masyarakat.
Dokumen yang dihasilkan:
1. Berita acara hasil musyawarah
2. Rencana kerja periode berikutnya
3.2.4. Sertifikasi
Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan
spesifikasi teknis oleh F-Kec/ FT-Kec (FK). Tujuan sertifikasi adalah untuk
mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi
sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi
dilakukan oleh FK pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi
disampaikan di papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat.
Terhadap semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh FK maka Fasilitator
kabupaten berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap dokumen
maupun realisasinya di lapangan secara acak, sebagai bagian tindakan
pengendalian.
3.2.5. Revisi Kegiatan
Revisi yang dimaksud disini adalah perubahan volume, jumlah, spesifikasi,
atau desain kegiatan dari rencana dan atau disain semula yang diakibatban
oleh adanya perubahan kondisi awal disain, karena adanya kekeliruan di awal
disain, atau karena situasi force majeur. Revisi kegiatan hanya dapat
dilakukan dengan syarat tidak menambah dana BLM. Penetapan suatu
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 35
kondisi dinyatakan bencana alam/force majeur ditetapkan melalui MD atau
MAD. Revisi kegiatan dibuat oleh TPK berdasarkan persetujuan musyawarah
desa yang dituangkan dalam berita acara revisi dan mendapatkan
persetujuan PJOK dan Fasilitator. Berita acara revisi harus diumumkan
melalui papan informasi.
Revisi desain/RAB juga dapat dilakukan atas saran FT-Kab berdasarkan
pertimbangan teknis hasil kunjungan lapangan. Pertimbangan teknis tersebut
harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Setiap bentuk revisi
desain/ RAB harus dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Setiap bentuk
perubahan baik terhadap target, desain, spesifikasi, dan lain-lain dianggap
tidak syah bila tidak dilengkapi dengan Berita Acara Revisi. Perubahan tanpa
adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran yang akan
mengakibatkan adanya sanksi terhadap pihak yang dianggap lalai.
Beberapa prinsip revisi kegiatan, antara lain:
a. Jumlah alokasi bantuan per desa yang sudah diputuskan oleh MAD
harus tetap (tidak bisa dirubah). Ini berarti samasekali tidak
diperbolehkan memindahkan lokasi kegiatan ke desa lain.
b. Alokasi dana tiap kegiatan, kecuali Biaya Umum, tidak boleh dialihkan
(misal: alokasi dana simpan pinjam sebagaian dialihkan ke kegiatan
prasarana).
c. Kedua prinsip di atas tidak berlaku pada kasus khusus dimana dana
bantuan tidak terserap 100%.
Prosedur dalam melakukan revisi kegiatan :
(i) Perubahan sampai batas 10% dari volume semula kegiatan,
ditetapkan melalui musyawarah desa.
(ii) Perubahan 10%-20% dari volume semula kegiatan, ditetapkan melalui
musyawarah antar desa di Kecamatan.
(iii) Perubahan diatas 20 % dari volume semula kegiatan dapat
mengakibatkan pembatalan kegiatan, kecuali dalam situasi force
majeure (misalnya terjadi bencana alam).
3.2.6. Dokumentasi Kegiatan
Seluruh kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan harus didokumentasikan oleh
FK-Kec/FT-Kec. Meskipun demikian, untuk kepentingan desa dan kecamatan,
maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumentasi kegiatan.
Pada akhir periode pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, F-Kec/FT-Kec
harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album
khusus, dengan ketentuan :
a. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PNPM Mandiri Perdesaan di
Kecamatan yang bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap desa
penerima PNPM Mandiri Perdesaan, namun sudah merupakan hasil
seleksi dari semua arsip foto yang ada. Tetapi tidak boleh hanya foto dari
satu desa saja.
b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.
c. Foto yang ditampilkan meliputi :
1) Foto kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut
pengambilan yang sama.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 36
2) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramairamai.
3) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan
prasarana.
4) Foto yang memperlihatkan pembayaran insentif secara langsung
kepada masyarakat.
3.2.7. Penyelesaian Kegiatan
Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap
jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari
pertanggungjawaban TPK di desa. Terdapat beberapa prosedur yang harus
dilaksanakan dan diselesaikan, meliputi:
a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) memuat pernyataan
bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (100%) serta siap
diperiksa oleh PjOK. Untuk kegiatan SPP (yang dananya ada pada
masyarakat) pelaporannya hanya sampai dengan tanggal dibuatnya
laporan. LP2K ditandatangani oleh TPK dan FK/FT. Pada saat LP2K
ditandatangani, seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana
maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan dituntaskan,
termasuk Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). LP2K yang sudah
ditandatangani diserahkan pada PjOK dengan tembusan kepada KF-Kab
untuk ditindaklanjuti berupa pemeriksaan di lapangan.
b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)
Untuk kejelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan
serta penggunaan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, TPK
bersama KPMD/K yang dibantu oleh FK/FT harus membuat rincian
realisasi kegiatan dan biaya berikut rekapitulasinya. Di dalam realisasi
kegiatan dan biaya dibuat secara terpisah antara setiap kegiatan.
Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi
terlaksana di lapangan dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Harga-harga satuan, volume, jumlah
HOK terserap, besarnya, dan distribusi dana dari setiap kegiatan di luar
prasarana harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai
dengan catatan yang ada pada buku kas umum. Harus dihindari sikap
yang hanya menyalin atau menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi
yang setelah terjadi di lapangan. Pembuatan RKB hanyalah merekap atau
merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan
yang dibuat selama pelaksanaan. Jika terdapat kontribusi swadaya
masyarakat selama periode pelaksanaan, perlu dicantumkan dalam RKB.
RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K, sehingga
harus sudah dapat diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB juga
akan banyak manfaatnya untuk menjelaskan terhadap pertanyaanpertanyaan
yang muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Pada
kegiatan pembangunan prasarana perincian volume dan biaya yang
tercantum pada format RKB harus sesuai dengan lapangan dan berkaitan
erat dengan gambar-gambar purnalaksana yang juga merupakan lampiran
dalam dokumen penyelesaian. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam
dokumen penyelasaian, yaitu denah atau lay out, peta situasi, detai
konstruksi dan gambar lain-lain yang juga merupakan bagian dari RKB,
harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau terlakasana di
lapangan. Harus dihindari melampirakan gambar-gambar desain dalam
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 37
dokumen penyelesaian tanpa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi
di lapangan. Jika terjadi perubahan di lapangan, di samping dilakukan
perubahan pada gambar juga harus dituangkan dalam berita acara revisi.
c. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)
MDST merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana
dan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan
selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari
kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil MDST dituangkan
dalam berita acara.
Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan TPK belum dapat
diterima oleh MDST, TPK diberikan kesempatan untuk menyelesaikan
pekerjaan dan dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan
melalui MDST berikutnya.
Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan
setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam
musyawarah desa tersebut.
Hasil yang diharapkan dari MDST:
i. Penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan
Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka berakhir
sudah tanggung jawab TPK terhadap kegiatan di lapangan,
ii. Laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan, termasuk
pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana.
iii. Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja TPK, dan penggunaan
dana.
iv. Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat
dimanfaatkan dan dilestarikan, serta ditetapkannya Tim Operasional
dan Pemeliharaan.
v. Ditetapkannya rencana pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah
diserahterimakan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan
pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan.
Fasilitator dalam musdes serah terima adalah FK/FT atau PjOK.
Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurangkurangnya
40% dari peserta Musdes serah terima adalah perempuan.
Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya
desa atau masyarakat.
Dokumen yang dihasilkan:
1. Berita acara hasil musyawarah
2. Lampiran pendukung
d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)
Secara resmi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dinyatakan
selesai jika telah diserahterimakan kepada masyarakat dalam MDST dan
setelah ditandatangani SP3K oleh Ketua TPK dan PjOK serta diketahui
Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati. Kegiatan tambahan atau
lanjutan yang bersumber dana dari luar PNPM Mandiri Perdesaan baru
dapat dimulai setelah diterbitkan SP3K, misalnya: pengaspalan ruas jalan
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 38
melalui dana APBD, pemasangan dinding pasangan batu oleh pengairan
pada saluran irigasi, tambahan modal dari bank terhadap kegiatan simpan
pinjam dan lain-lain. PjOK harus memastikan bahwa kegiatan yang
diserahterimakan atau yang tercantum dalam SP3K benar-benar telah
memenuhi syarat, sesuai dengan RKB, gambar-gambar purnalaksana
sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dan catatan-catatan tentang
kegiatan sesuai dengan data di masyarakat.
Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam
pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka PjOK dapat
memberikan kesempatan waktu kepada TPK untuk melakukan perbaikan
terlebih dahulu. Baru kemudian SP3K dapat ditandatangani. Termasuk
syarat dalam pengesahan SP3K bahwa pekerjaan diterima masyarakat
dan TPK sudah membuat dan merumuskan bersama masyarakat
mengenai rencana pelestarian.
e. Pembuatan Dokumen Penyelesaian
Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar
berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan
Kegiatan(SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K),
rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya.
Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh TPK bersama
FK/FT dan KPM D/K untuk didistribusikan oleh PjOK selambat-lambatnya
1 (satu) bulan sejak tanggal ditandatanganinya LP2K. Jika sampai batas
waktu tersebut Dokumen Penyelesaian belum dituntaskan maka Ketua
TPK, FK/FT dan PjOK harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan
Kesanggupan Penyelesiannya untuk disampaikan kepada TK-PNPM
Mandiri Perdesaan Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten.
Pendistribusian dari dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PjOK
dibantu oleh FK/FT. Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian
seluruhnya dimasukan pada biaya umum dari alokasi dana PNPM Mandiri
Perdesaan di desa, sehingga sejak tahap perencanaan sudah
dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar.
f. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus)
Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan
pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum
disalurkan seluruhnya, maka Ketua TPK dan FK/FT dengan diketahui
oleh Kades membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK)
sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan
kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika sudah dibuat BASPK maka tidak
perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan
telah dituntaskan (100%) sebagai bukti selesainya pekerjaan. Lampiran
yang harus dibuat jika muncul BASPK, sama dengan LP2K, yaitu realisasi
kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar purnalaksana
hingga saat itu.
3.3. PELESTARIAN KEGIATAN
Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi
manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat
dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek
good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi
dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 39
mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui
dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur,
dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.
3.3.1. Hasil Kegiatan
Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa prasarana,
simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan
aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan.
Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil
kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak
bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan
mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.
3.3.2. Proses Pelestarian
Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola
dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam
melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip
PNPM Mandiri Perdesaan.
Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah:
a. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip PNPM Mandiri Perdesaan
dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat,
b. Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang
telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat
bidang pendidikan–kesehatan, serta pengembangan kegiatan simpan
pinjam kelompok perempuan dengan kemampuan masyarakat sendiri,
c. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana
masyarakat,
d. Meningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat di desa dan
kecamatan dalam pengelolaan program,
e. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap
hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
3.3.3. Komponen Pendukung Pelestarian
Guna mendukung upaya pelestarian maka diperlukan beberapa komponen :
a. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh
kelompok-kelompok masyarakat, TPK, serta pelaku-pelaku lain PNPM
Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan,
b. Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan,
dan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota
masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang
direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai
dilaksanakan,
c. Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa,
termasuk lembaga pengelola prasarana/sarana.
Selama tahap pelestarian peran kader desa dan teknik secara berkelanjutan
sangat diharapkan, mengingat yang bersangkutan telah memperoleh alih
pengetahuan dan ketrampilan dari para Fasilitator.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 40
3.3.4. Sistem Pemeliharaan
Sistem pemeliharaan PNPM Mandiri Perdesaan diarahkan kepada adanya
perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada,
sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara
efektif dan efisien.
Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan, kegiatan yang harus dilakukan
adalah:
a. Rencana pemeliharaan sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan. Tim
Pemelihara segera dibentuk dan dilatih paling lambat setelah MAD
Penetapan Usulan. Tim Pemelihara selanjutnya dilibatkan dalam
memantau pekerjaan yang dilakukan oleh TPK.
b. Untuk setiap jenis prasarana tertentu, telah dibuat daftar penanggung
jawab dan penetapan iuran,
c. Untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola dan
pemeliharaan.
d. PjOK akan dilibatkan dalam rangka pemantauan pemeliharaan rutin.
e. Pada dokumen penyelesaian harus sudah disediakan garis besar rencana
pemeliharaan yang diwajibkan sebagai lampiran SP3K.
3.3.5 Pelatihan Pemeliharaan
FK/FT dibantu Fasilitator Kabupaten wajib memberikan pelatihan kepada
anggota Tim Pemelihara atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program
hampir selesai. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan
mengenai kepentingan pemeliharaan, organisasi pengelola dan
pemeliharaan, dan teknik-teknik yang digunakan seperti: teknik membuat
inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Di samping itu akan
dilakukan praktik di lapangan agar materi pelatihan lebih dapat dipahami.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 41
Bab 4
PENGENDALIAN
MAD
Sosialisasi
Musdes
Sosialisasi
PENGGALIAN GAGASAN
Pelatihan
Kader
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelura
han
Musy. Desa
Khusus
Perempuan
Musdes Perencanaan
MAD
Prioritas Usulan
Penulisan Usulan
dng/tanpa desain
RAB
Verifikasi Usulan
Musdes
Informasi
Hasil MAD
Musdes
Pertanggungjawaban
(2X)
Musdes
Serah Terima
Persiapan
Pelaksanaan
(Pendaftaran
tenaga, pelatihan
TPK, UPK , dan
pelaku desa
lainnya)
Supervisi Pelaksanaan
dan Kunjungan Antar
Desa
Pencairan Dana dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Supervisi
Pelaksanaan,
Kunjungan Antar
Desa, Pelatihan
Tim Pemliharaan
Operasional
Pemeliharaan
Evaluasi
MAD
Penetapan
Usulan
ALUR TAHAPAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
Desain & RAB,
Verifikasi
Teknis SPP
Pencairan Dana dan
Pelaksanaan Kegiatan
ORIENTASI DAN
PENGAMATAN LAPANG
Musrenbang
Kab
Forum
SKPD
Form;
survey dusun
criteria kesejahteraan
pemetaan RTM
diagram
kelembagaan
kalender musin
peta sosial
1. Visi Desa
2. Peta Sosial Desa
3. Usulan Desa
(BLM, ADD, PJM, Lainnya)
4. PJM (RKP Des, RPJMDes)
-Rangking Usulan
-Renstra Kecamatan
-Penetapan Pendanaan,
-utusan kecamatan
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 42
Pengendalian PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan,
pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.
Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
bertujuan :
a. Menjaga setiap proses PNPM Mandiri Perdesaan selalu sesuai dengan aturan, prinsip,
dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan,
b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan
mekanisme yang benar,
c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,
d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan,
e. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM Mandiri Perdesaan agar sesuai dengan yang
direncanakan dan dikelola secara transparan.
f. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dapat menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Strategi dasar dalam pengendalian PNPM Mandiri Perdesaan adalah :
a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan
umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan,
b. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan
baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala
dan masalah,
c. Harus ada pemerikasaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang
ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan,
d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap
tahapan yang dilaksanakan,
e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan
dengan pemberian sanksi.
4.1. Pemantauan dan Pengawasan
Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati
perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk
memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk
memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri
Perdesaan, melihat kinerja semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, serta melakukan
identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.
Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang
tahapan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan,
pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan
digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap
perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap
pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan dan masyarakat.
Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan
oleh setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan
di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lainlain.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 43
Jenis Kegiatan pemantauan dalam PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:
4.1.1. Pemantauan dan pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat
Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang
dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari
suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan
mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk
memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan
pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa. Semua anggota
kelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi
kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun
yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka
mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan di desanya. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan,
musyawarah desa juga menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
berperan dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa.
4.1.2. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah
Dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah bagian dari anggaran belanja negara
dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa PNPM Mandiri Perdesaan berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta
dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam
PNPM Mandiri Perdesaan (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PjOK,
dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM Mandiri Perdesaan.
Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin
maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah.
Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada
atau memeriksa beberapa hal yang jmenjadi tugas pemantauan dan
pemeriksaan fasilitator.
4.1.3. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang
KM-Nas, koordinator wilayah, manajemen provinsi, fasilitator kabupaten dan
kecamatan, dan pendamping lokal bertanggung jawab untuk memantau dan
mengawasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Mereka wajib melakukan
pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan
sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur PNPM Mandiri
Perdesaan diterapkan dengan benar.
Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi:
a Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri
Perdesaan.
b Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana PNPM Mandiri
Perdesaan.
c Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan
dokumen dan administrasi.
d Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan
kegiatan.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 44
4.1.4. Pemantauan oleh Pihak Lain
Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain
sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak
independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut
pandang yang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal
dilakukan antara lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya
keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum
lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.
4.1.5. Audit dan Pemeriksaan Keuangan
a. Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan rutin dilakukan oleh FK/FT atau Pendamping Lokal pada
setiap kunjungan ke desa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan.
serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Tim
Pengelola Kegiatan, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang
ditulis dalam buku bimbingan.
b. Audit Internal
Audit internal dilakukan oleh kedua Fasilitator Kabupaten, Manajemen
Provinsi, dan KM-Nas. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian
terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
pemeriksaan atau penilaian terhadap pengelolaan dana serta pengelolaan
dana bergulir, termasuk di dalamnya kinerja fasilitator dan penanganan
masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan melibatkan fasilitator dari lokasi
kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit (audit
silang). Mengenai mekanisme, indikator, parameter dan langkah kerja
dalam kegiatan audit internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri.
c. Pemeriksaan Eksternal Struktural
Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP
selaku auditor yang telah ditetapkan dalam Loan Agreement antara
Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (Bank Dunia). BPKP dapat
bekerja sama dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Untuk kegiatan
pemeriksaan ini, BPKP akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap
PNPM Mandiri Perdesaan sebagai acuan pemeriksaan.
4.2. EVALUASI
Evaluasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilakukan pada saat selesainya
suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan
evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan
berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat
dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat
dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan.
Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan
dan mengatasi hambatan yang terjadi.
Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana,
kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan,
melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 45
Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa
dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan
evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan.
Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:
Indikator sukses: Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis
kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya tingkat partisipasi, tingkat
perkembangan kelembagaan, dan jumlah prasarana sarana yang
terbangunIndikator kinerja : Dirumuskan dari tujuan khusus PNPM Mandiri
Perdesaan, misalnya adakah peningkatan partisipasi masyarakat, adakah
peningkatan kualitas kelembagaan, dan adakah peningkatan anggaran yang pro
poor dari Pemda.
Mengenai indikator, parameter, dan mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut di
atas akan dijabarkan dalam panduan tersendiri.
4.3. PELAPORAN
Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai
perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau
permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan
PNPM Mandiri Perdesaan.
Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui
jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses
penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan
minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :
a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,
d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program.
Sistem laporan dari Tim Pengelola Kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dibuat
sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif TPK. Sistem
laporan mengutamakan informasi yang akurat.
4.3.1. Pelaporan Jalur Struktural
Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat
maupun penerima laporan seperti Ketua TPK, PjOK, Camat, TK-PNPM Mandiri
Kabupaten, Bupati, TK-PNPM Mandiri Provinsi dan Tim Pengendali PNPM
Mandiri cq. Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Pusat. Mekanisme untuk
pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
a. Ketua TPK dengan bimbingan dari fasilitator kecamatan membuat laporan
bulanan yang ditujukan kepada PjOK.
b. PjOK dengan bantuan FK/FT menelaah dan mengambil langkah-langkah
yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua TPK. Selanjutnya
PjOK menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada
Bupati c.q TK PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada Camat
dan arsip.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 46
c. Ketua TK PNPM Mandiri kabupaten berdasarkan laporan dari PjOK, hasilhasil
rapat evaluasi, dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun
dan membuat laporan triwulan yang disampaiakn kepada Gubernur c.q. TK
PNPM Mandiri Provinsi dengan tembusan kepada Bupati dan arsip.
d. Ketua TK PNPM Mandiri Provinsi menyusun rekapitulasi laporan triwulan
dari setiap kabupaten di wilayahnya menjadi laporan triwulan TK PNPM
Mandiri Provinsi yang disampaikan kepada Tim Pengendali PNPM Mandiri
c.q. Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan dengan tembusan kepada
Gubernur dan arsip.
e. Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau
bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk
laporan ini bentuk dan waktunya bebas.
4.3.2. Pelaporan Jalur Fungsional
Pelaporan jalur fungsional akan melibatkan beberapa pihak baik sebagai
pembuat maupun penerima laporan seperti fasilitator kecamatan, fasilitator
kabupaten, KM Prov, dan Ketua Tim KM-Nasional. Mekanisme pelaporan jalur
fungsional dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
a FK/FT membuat satu laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatannya yang dibuat dalam 3
(tiga) rangkap. Laporan ditujukan kepada KF-Kab setiap bulan pada setiap
tanggal 1 dengan tembusan kepada PjOK dan arsip.
b Berdasarkan laporan dari FK/FT dan hasil kunjungan atau monitoring ke
lapangan serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait, KF-Kab membuat
laporan bulanan. Laporan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditujukan
kepada KM-Prov pada setiap tanggal 5 dengan tembusan disampaikan
kepada TK-PNPM Mandiri Kabupaten dan arsip.
c KM-Prov akan mengelola seluruh data dan informasi baik dari laporan KFKab,
hasil koordinasi dengan beberapa pihak, dan hasil kunjungan ke
lapangan. Selanjutnya harus diambil langkah-langkah yang dipandang perlu
serta menuangkannya menjadi laporan bulanan yang disampaikan kepada
Ketua Tim KM-Nas pada setiap tanggal 10 dengan tembusan kepada TKPNPM
Mandiri Provinsi dan arsip.
d Ketua Tim KM-Nas melaporkan kepada Satuan Kerja PNPM Mandiri
Perdesaan Pusat mengenai perkembangan pelaksanaan seluruh kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan serta permasalahan yang memerlukan tindak
lanjut. Laporan disampaikan kepada Satker setiap tanggal 15.
e Dalam hal yang bersifat mendesak dan khusus, semua unsur dapat
membuat dan menyampaikan laporan secara insidentil di luar jadwal
laporan berkala.
.
4.4. PENGELOLAAN PENGADUAN DAN MASALAH
Pengelolaan pengaduan dan masalah (PPM) merupakan bagian dari tindak lanjut
hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan
masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten
melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi
secara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap
pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan
terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilakukan melalui:
a Surat/berita langsung/SMS/email kepada FK/FT, KF-Kab maupun tenaga ahli
PNPM Mandiri Perdesaan lainnya.
b Surat/berita langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang terkait,
seperti PjOK dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan.
c Pemantau kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan lainnya, termasuk wartawan dan
LSM.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 47
Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip :
a Rahasia. Iidentitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
b Berjenjang, Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa,
maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah
masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh PjoK, FK, pendamping lokal, Kader
Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan
penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka
pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut
memfasilitasi proses penyelesaiannya.
c Transparan dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan
dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di
wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator. Sebagai pelaku utama
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat harus disadarkan untuk
selalu mengendalikan jalannya kegiatan.
d Proporsional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya
hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada
tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan
pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah
prosedur atau penyalahgunaan dana saja.
e Objektif. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara
objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji
kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan
sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan
berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur
yang seharusnya.
f Akuntabilitas. Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta
tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
g Kemudahan. Setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan
laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/masalah.
Pengadu/pelapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah
dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun
oleh program dan/atau yang telah ada di lingkungannya.
h Cepat dan akurat. Setiap pengaduan dan permasalahan perlu
ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat.
Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya
pada tingkat yang terdekat.
_______________________________________________________________________________________________________
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan